Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Efektifitas Pelaksanaan Prona Swadaya Terhadap Percepatan Persertipikatan Tanah di Kabupaten Semarang

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Faktor-fartor Yang Mempengaruhi

Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengaruh Kemampuan Kerja, Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Access Reform Dalam Progam Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Landreform di Kabupaten Lombok Barat

Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Evaluasi Kinerja Ajudikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pendaftaran Tanah Secara Sistimatis di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Medan (Studi Pekerjaan Kanal (FLOOD WAY) sei deli-Sei Percut)