Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB.KLATEN PROV. JAWA TENGAH

STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PETANI CENGKEH DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT KELAYAKAN HIDUP DI KEC.DONGKO KAB. TRENGGALEK

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MENEJEMEN PERTANAHAN DI DESA BEJLHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKLDULPROPLNSIDAERAH ISTLMEWA YOGYAKARTA

PENGGUNAAN PETA DASAR PENDAFTARAN DALAM MEMETAKAN BIDANG-BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah dari warga negara indonesia kepada warga negara asing di indonesia.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

PERBANDINGAN METODE SEGITIGA KECIL DAN PENGUKURAN SUDUT MENGGUNAKAN THEODOLIT UNTUK PENENTUAN JARAK DIAGONAL BIDANG TANAH PENGARUHNYA TERHADAP HASIL PERHITUNGAN LUAS

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Keppres Nomor 34Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasfonal di Bidang Pertanahan di Kabupaten Sidoarjo