Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Warta edisi, 111, 08 april- 14 april 2014: Ajakan Tidak Pilih Caleg Suka Bolos.

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Studi Penjajakan tentang pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma I Pengukuran dan pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Perpajakan - Konsep, Teori, dan Isu

Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 III

Pembaharuan Perpajakan Nasional

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Studi Penjajakan Tentang Pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (Studi di Wilayah Jabotabek).

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri VIII Perpajakan

Jemput Surgamu

Seri Perpajakan:Juklak Pemungutan PPN dan PPn.BM

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut - Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX

Asas-Asas Hukum Perpajakan