Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 III

Pembaharuan Perpajakan Nasional

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Studi Penjajakan Tentang Pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (Studi di Wilayah Jabotabek).

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri VIII Perpajakan

Jemput Surgamu

Seri Perpajakan:Juklak Pemungutan PPN dan PPn.BM

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut - Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX

Asas-Asas Hukum Perpajakan

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan - Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan (PPh, PPN dan PPn. BM, Bea Materai, BPHTB)

Undang-Undang Perpajakan 1994 Beserta - Penjelasan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Studi Penjajakan Tentang pemberdayaan asisten surveyor berlisensi lulusan progam D.I pengukuran dan pemetaan kaadastral STPN (studi di wilayah jaboditabek)

Programmed Learning Aid for Principles Of Management

Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando

Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar kumpulan kasus dan solusi

URGENSI DATA PERTANAHAN DALAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL YANG MULTIGUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT