Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Pembaharuan Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Dalam Mewujutkan Pemeritahan yang Baik

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto)

Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar)

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid 2

Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Social Forestry and Sustainable Forest Management

Konflik di Balik Proklamasi

NKRI Dari Masa Ke Masa

Takhta Untuk Rakyat Ala Jokowi

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bapak Presiden yang terhormat

Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia

KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat)