Penanganan Sengketa Tanah Hak Guna Usaha

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Faktor-fartor Yang Mempengaruhi

Perbuatan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Analisis Pengaruh Sistem Pelatihan Insentif/Bonus Terhadap Kinerja Melalui Perubahan sikap Pada distributor Multilevel Marketing High Desert Semarang

Analisis Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

pengembangan Model Inti Domain Kadaster (Core Cadasteral Domain Model) Untuk Basis Data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Pembaharuan Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Dalam Mewujutkan Pemeritahan yang Baik

Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto)

Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar)

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi