PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: agu
KATA KUNCI: agu
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Ilmu Hukum Pidana |
 | ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - Pustaka Baru Press - 2024 - Hukum,Law |
 | PENELITIAN KUALITATIF % DESAIN RISET MEMILIH DIANTARA LIMA PENDEKATAN EDISI 3 - Pustaka Pelajar - 2013 - Pengumpulan data,analisis data |
 | MENGUBAH HAYABUSA MENJADI GARUDA - PT Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Non Fiksi,Inspiratif |
 | PENGANTAR ILMU HUKUM - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| PENGARUH LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PANGAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PENDUDUK (Studi di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Lahan Pertanian,Produksi Pangan,Alih Fungsi Laha |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Problematika,Strategi Adaptif |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
