Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

Resonansi Reforma Agraria - Pada Hari Agraria Tahun 2008

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

HAK-HAK ATAS TANAH ADAT DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASINYA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH DATI II SRAGEN.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1960) DI PROPINSI TIMOR-TIMUR.

Promised Land - Reform Agrarian

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku III

PENGARUH PENGAWASAN DAN KOORDINASI TERHADAP KESUKSESAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA.

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

Hukum Hak Tanggungan

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Agrarian Reform And Rural Development in Thailand.

Kabupaten Ende Letak yang direncanakan (Buku 2). C Publikasi No.206

Laporan Survai Identifikasi Calon Lokasi Proyek Transmigrasi Kumai Kalintan Tengah.