STUDIPELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA Dl KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK OPERASI AGRARIA DAERAH Dl KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA SWADAYA DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

EVALUASI KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA KUNGKAI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bajalen dan Kelurahan Tambakboyo Kec.Ambarawa Kab.Semarang).

Kajian Kritis Atas Produk Kebijakan Pertanahan dan Agraria Untuk Mengembalikan Mandat UUPA.

Sistem Agraria Perkebunan, Orang Miskin, dan Demokrasi Lokal di Blitar.

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).

Dinamika Sosial Ekonomi Berbasis Agraria dan Upaya Rekontruksi Desa Ngandangan.

Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21.

Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Era Reformasi.