Hukum Agraria Dalam Perspektif

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Reforma Agraria di Thailand

Prosiding Seminar Nasional Pemetaan Tanah I - Kantor Menteri Negara Agraria

Propinsi Bali Luas Penggunaan Tanah Kecamatan 1977 - Publikasi No. 80

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Alir Kegiatan Proses Pelayanan Pertanahan Dalam Upaya Percepatan Pelayanan Kepada Masyarakat

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) Dl KELURAHAN LEGOK KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBf PROVINSI JAMBI

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI