Petani dan Konflik Agraria

Puisi Agraria: Yanah untuk Rakyat

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Tanya-Jawab Tentang Agraria, Perumahan dll soal Hukum sehari-hari

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

Politik Hukum Agraria

KEBERADAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KALIJAMBE DATI II SRAGEN.

STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

The Exetended Case Method - Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, And One Theoretical Tradition

Politik dan Administrasi Agraria

Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan (Seri Hukum Agraria)

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

Reforma Agraria dan Keadilan Sosial

Warta Perundang-undangan edisi 135. 30 september,,,,- 06 oktober 2014: Politisi Korup Tanpa Hak Politik.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.