UJI PERBANDINGAN KETEPATAN WAKTU PELAYANAN PERTANAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR)

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

PROBLEMATIKA PENCATATAN DAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

PROBLEMATIKA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Studi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardika Graha di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah)

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PASCA PROGRAM SERTIPIKASI TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI MASYARAKAT DESA SIDOHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

Hukum Agraria di Indonesia - Konsep Dasar dan Implementasi

Reforma Agraria - Perjalanan Yang Belum Berakhir

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN GAMPING, MLATI, DEPOK, DAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

PENGARUH JUMLAH TITIK BATAS MELENGKUNG MELINGKAR BIDANG TANAH TERHADAP LUAS

PEMANFAATAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN (JRSP) UNTUK PENGUKURAN BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN

DAMPAK KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) TERHADAP LEGALISASI ASET PERTANAHAN (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN ALOR (Studi Kasus di Pulau Kepa Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut)

Majalah Jurnal Bhumi No.39 tahun 13, April 2014: Kritik Atas penangan konflik agraria di indonesia= Reforma Agraria; Momentum keadilan dan kesejahteraan= Pertarungan aktor dalam konflik penguasaan tanah dan penambangan pasir besi di urut sewu kebumen= Belajar dari Cilacap; Kebijakan Refoma agraria atau Redistribusi Tanah= Membaca karakteristik dan peta Gerakan Agraria Indonesia.

Jurnal Bhumi Volume 1,No. 1 Mei 2015: Manusia dan Tanah:kehilangan dan kopensasi dalam kasus lapindo= Analisis kritis substansi dan implementasi undang-undang no.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan= Memahami Reorganisasi ruang melalui perspektif politik Agraria= Masa depan anak muda pertanian di tengah liberalisasi pertanahan= Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah= Pentingnya Peta Desa.

Peta Kegiatan Keagrariaan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Peta Lokasi Proyek-Proyek Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bungotebo Propinsi Jambi

Peta Kepadatan Penduduk Agraris Kabupaten Daerah Tingkat II Bungotebo Propinsi Jambi