pendidikan tinggi pertanahan di lingkungan akntor menteri negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional

Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255

Petunjuk pengukuran topografi

Tata cara kerja

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

HUKUM AGRARIA INDONESIA Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional

Konflik Sumber daya Hutan Dan Reforma Agraria

Gerak Ulama dan Politik Agraria

Melanjutkan Indonesia dengan Reforma Agraria : Pandangan anak Muda

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Kajian pelaksanaan Redistribusi Tanah perkebunan Dengan Sistem Avasi Dalam Mendukung Reforma Agraria di Kabupaten Tanah Bumbu Prop.Kalimanta Selatan.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Agraria di Kab.Kebumen.

EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu dan Desa Bara Kecamatan Woja)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)

INOVASI PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Program One Day Service Office di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama