
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Kamus Agraria - CV. Mandar Maju - 1996 - Kamus,Kamus Agraria |
![]() | STUDI PETA-PETA PERTANAHAN/AGRARIA DI KANTOR PERTANAHAN KAB. MADIUN - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu - STPN-STPNPRESS - 2014 - Jurnal Ilmiah pertanahan |
![]() | Penggunaan Tanah Kecamatan Kabupaten/Kodya di Indonesia ( Tahun 1978-1980 ) - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1986 - Modul |
![]() | Hukum Agraria Dalam Perspektif - CV. Remadja Karya - 1988 - Hukum Agraria |
![]() | Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia - Rineka Cipta - 1996 - Hukum Bangunan |
![]() | Reforma Agraria di Thailand - BPN RI STPN - 2008 - Laporan Penelitian |
![]() | Prosiding Seminar Nasional Pemetaan Tanah I - Kantor Menteri Negara Agraria - Seminar Nasional Pemetaan Tanah - 1996 - Seminar,Pemetaan |
![]() | Propinsi Bali Luas Penggunaan Tanah Kecamatan 1977 - Publikasi No. 80 - Dirjen. Agraria - 1977 - Propinsi,Bali |
![]() | Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta.
Bidang Agraria. - 1978 - Pedoman |
![]() | Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH - Rajawali Pers - 2008 - PGT,Penataan Ruang |
![]() | Alir Kegiatan Proses Pelayanan Pertanahan Dalam Upaya Percepatan Pelayanan Kepada Masyarakat - 1998 - Pedoman |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2008 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) Dl KELURAHAN LEGOK KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBf
PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah - STPN - 2013 - Jual Beli |
![]() | Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar - STPN - 2013 - Peralihan Hak |
![]() | Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT - STPN - 2013 - Akta Otentik |
![]() | Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Departemen Keuangan RI - 1991 - Himpunan Peraturan pajak |
![]() | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan - BPN RI Humas - 2014 - Penanganan Masalah Pertanahan |
![]() | Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat - Andalas University Press - 2006 - Hukum Agraria,Hak Tanah |