Pengantar Administrasi Pertanahan

Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara

Pengantar Ilmu Administrasi Negara

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

KUALTIAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pengantar Administrasi Negara

Pedoman Administrasi Umum

Politik dan Administrasi Agraria

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.