Negara-Negara di Nusantara - Dari Negara-Kota hingga Negara-Bangsa Dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Teori Keseimbangan

Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan

Tata Cara Pengajuan Class Action

Land Administration Guidelines - With Special Reference to Countries In Transition

Dimensi-dimensi HAM : pada administrasi keadilan.

Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan

Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara

Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Pembangunan Berkelanjutan

Research - Teori, Metodologi, Administrasi 2

Metode Riset ilmu administrasi Ilmu administrasi negara, pembangunan dan niaga

Etika Akademis

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Crowdsourcing Support of Land Administration � A Partnership Approach

Reducing Vulnerability to Natural Disasters in the Asia Pacific through Improved Land Administration and Management

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Perubahan Sosial di Yogyakarta

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa