JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

FAKTOR PENGHAMBAT MENURUNNYA MINAT TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KEC. WARA UTARA KOTA ADMINISTRATIF PALOPO KAB. DATI II LUWU.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

STUDI PEMEKARAN KOTA DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN PRODUKSI PADI DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II SAMBAS PROP. KALBAR.

PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON

PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DAERAH TK.II BANTUL

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

PERLUASAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTAMADYA MANADO DAN DAMPAKNYA DI BIDANG PERTANAHAN

PERANAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. CIAMIS PROP. JAWA BARAT

PENGGUNAAN PETA UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE PENGGUNAAN TANAH NON PERTANIAN DI KATA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB.BANYUMAS PROP.JAWA TENGAH DARI TAHUN 1987 SAMPAI TAHUN 1994