Surat-Surat Perjanjian Kontrak

Administrasi Pemerintah Daerah

Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah

Pengantar Administrasi Pertanahan

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara

Pengantar Ilmu Administrasi Negara

PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP KABUPATEN CILACAP.

PENGARUH PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDAPATAN TANAH DI KOTA ADMINISTRATIF BANJAR KAB. DATI II CIAMIS PROP. JAWA BARAT.

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

KUALTIAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pengantar Administrasi Negara

Pedoman Administrasi Umum

Politik dan Administrasi Agraria

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.