PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON

PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DAERAH TK.II BANTUL

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

PERLUASAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTAMADYA MANADO DAN DAMPAKNYA DI BIDANG PERTANAHAN

PERANAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. CIAMIS PROP. JAWA BARAT

PENGGUNAAN PETA UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE PENGGUNAAN TANAH NON PERTANIAN DI KATA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB.BANYUMAS PROP.JAWA TENGAH DARI TAHUN 1987 SAMPAI TAHUN 1994

PELAKSANAAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM: TINJAUAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA KOLEKTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI PERWAKILAN KECAMATAN KEMPO PEKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Public Administration - Policy-Making in Government Agencies

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN DATI II BANYUMAS .