
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PELUANG PENATAAN AKSES BERDASARKAN KONDISI WILAYAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Banjarasri Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Wilayah |
![]() | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Litigasi,dan Non,Litigasi |
![]() | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
![]() | DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Peningkatan Pendapatan |
![]() | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
![]() | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
![]() | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
![]() | POTENSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA KETAHANAN PANGAN (Studi Perbandingan Agribisnis Peternakan Sapi Perah dan Usaha Tani Alpukat di Desa Pagerjurang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alpukat,ketahanan pangan,mix method,reforma agraria,sapi perah |
![]() | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
![]() | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
![]() | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
![]() | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
![]() | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
![]() | ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nilai Pasar,Nilai Likuidasi,Nilai Limit,Keadila |
![]() | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradital Kitab 2 - PT Pradnya Paramita - 2006 - Hukum Acara Peradilan Kitab 2 |
![]() | Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2013 - Penggunaan Hak Atas Tanah |