PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: adil
KATA KUNCI: adil
 | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Pengungsi Timor Timur Keadilan |
| UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Ganda,Faktor Internal,Faktor Ekstermal |
| PROBLEMATIKA PENGUASAAN ASET PT ΚΑΙ (PERSERO) OLEH MASYARAKAT SERTA POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN SEWA TAHUNAN (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset,Konflik,Sewa,dan Kereta Api Indonesia |
| KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraris,Pematan Akses,Kesiapan Maryarakat,Community Readiness Mod |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penyelesaian Ganti Rugi |
| PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI JALUR KERETA API (Studi Kelurahan Tegatrejo, Kemantren Tegairejo, Kota Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Pemanfaatan Tanah,Jalur Kereta |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| ANALISIS KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,Kualitas Data Pertanahan,Peta Unduh Persil,Peta Bidang Tanah DPUPR |
| KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
