PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: adil
KATA KUNCI: adil
 | PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERKEMBANGAN NILAI TANAH PASCA PEMBANGUNAN JALAN BUNG KARNO DI KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - nilai tanah,pembangunan jalan,aksesibilitas,alih fungsi lahanZona Nilai Tanah,ZNT |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| MAKNA AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ESTUDI DI DESA ANDONG, KECAMATAN ANDONG, KABUPATEN BOYOLALI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penatam Akses,Makna ARA,Konstruksi Kesejahteraan |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| PENERTIBAN EMPLASEMEN STASIUN TUGU YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR OPERASIONAL KERETA API DI KAWASAN BONG SUWUNG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penertiban,Emplasemen,PT Kereta Api Indonesia |
| RESPON MASYARAKAT PENERIMA GANTS PERSPENGADAAN TANAH SKALA KECIL DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - ganti kerugian,pengadaan tanah,respon |
| DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Berkelanjutan,Teori Sektoral Hoyt,Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan |
| PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA, KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Pertanahan,Pajak Bumi dan Bangunan,Integrasi Spasial |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,TORA,Kawasan Hutan,Kabupaten Karo |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Pengungsi Timor Timur Keadilan |
