Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan dan Akibat Hukum Terhadap Sertifikat dan Hak Atas Tanah

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia - Asal Usul dan Perkembangannya

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

Migas Untuk Rakyat : Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara - Suatu Perbandingan

Hukum Acara Penyelesaian Perselisiahan Hubungan Industrial ( Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan )

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia

Keberlanjutan Sistem Penguasaan Tanah yang Berkepastian dan Berkeadilan (Studi Kecamatan Kampung Laut Kab.Cilacap.

Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum di Indonesia

Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP