PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KECAMATAN SORONG TIMUR KOTA SORONG PROVINSI IRIAN JAYA

PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Pengaruh Perubahan Pengguna Tanah dan Kepadatan Penduduk Terhadap Produk Sertipikat Hak Atas Tanah di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.

Aneka catatan tentang Hukum Adat Bali

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat di Nendali : dan peluang Relasi Dengan Pengaturan Negara.

Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya

Hukum Pidana Adat

Hukum Adat Indonesia