PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: adat
KATA KUNCI: adat
 | PENGANTAR HUKUM ADAT - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | MEKANIKA TANAH 1 EDISI KE TUJUH - Gadjah Mada University Press - 2012 - Ilmu Tanah |
 | PENGANTAR PERBANDINGAN HUKUM WARIS - Kencana - 2022 - Hukum Indonesia,Ilmu Hukum |
 | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
 | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS - PT. Alumni - 1995 - Hukum Indonesia,Ilmu Hukum |
 | TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
| KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Pertanian,Citra Sentinel |
| STRATEGI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL PALMERAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,kawasan kumuh,hunian vertikal,Palmerah,strategi |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAN LAHAN SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR DI KECAMATAN MEGAMENDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,ketidaksesunian tata r,RTRW,SIG Kecamatan Megamendung |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| PENATAAN KAWASAN KOLONIAL PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KAMPUNG HERITAGE KAYUTANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Penataan Kawasan,Hak Adat,Hak Barat,Heritage |
| PENGARUH ELEMEN STRUKTUR SPASIAL TERHADAP NILAI TANAH DI WILAYAH PERI URBAN BARAT KOTA SURAKARTA (Studi: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Struktur Sposial,Nilai Tanah,Wilayah Peri Urbun |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tempat Pemakaman Umum,Analisis Spasial,AHP |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
