Pengantar Hukum Agraria

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

Hukum Waris Adat

Hak pengelolaan menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Jangan mudah menyerah

Membangun jiwa Entrepreneur Sejati

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Hak Asasi Masyarakat Adat

Kedudukan Hukum Tanah Bekas Hak Milik Adat Dari Masyarakat Hukum Dat yang Telah Diterbitkan Hak Guna Usaha Atas Tanah Tersebut Berdasarkan UUPA Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pertanahan (Studi Kasus di Propinsi Bengkulu)

Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tanah di Kalimantan

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah Hak Adat Yang Belum Terdaftar

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

Wacana Masyarakat Adat dan Perbutan Penguasaan Hutan

Improving Organizational Work Process of Land Regristration Based on 3D Cadastre and Cadastre 2014 Concepts: Case study Aoarment Unit Registration = The Roe of Integrated Cadastre Database in Disaster Risk Management = Malaysian Integrated 3D Cadatre = Sistem Tinggi dalam realisasi Kadaster 3D di Indonesia:Tanatangan, permasalahan dan Alternatif Solusi = KadasterD: Sebuah Keniscayaan Menurut Kondisi Geologis Indonesia = Percepatan Pemetaan Kadaster memanfaatan Teknologi Wahana Udara = Prinsip Keadilan Sosial dalam sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Indonesia = Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali Studi Tanah Pekarangan Desa di Bali: Pakraman Beng