
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Eksistensi,Desa Pakraman,Tanah Druwe Desa,tri Hita Karana,Awig Awig |
![]() | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
![]() | PENGGUNANAAN MOBILE BASE STATION SOUTH TIPE GALAXY GI UNTUK PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH DI KAWASAN PADAT BANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Mobile Base station,South type Galaxy GI |
![]() | Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional - Fakultas hukum Universitas Tanjungpura - 1988 - Pembebasan Tanah |
![]() | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Hak milik Adat Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Sleman - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pembuatan akta |
![]() | Penakluk Asam Urat dan Diabetes - Araska - 2015 - Asam Urat dan Diabetes |
![]() | Hukum Waris Indonesia dalam Persepktif Islam, Adat, dam BW - Refika Aditama - 2014 - Hukum Waris |
![]() | Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW - Rafika Aditama - 2007 - Hukum Waris |
![]() | Pokok-Pokok Hukum Adat - Pradnya Paramita - 1988 - Hukum Adat |
![]() | ZONA NILAI TANAH BERBASIS ADAT DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - STPN - 2017 - Zona Nilai Tanah Berbasis Adat,Partisipasif,Desa Pakraman,Awig,Awig |
![]() | Ekologi Perladangan Orang Baduy Pengelolaan Hutan Berbasis Adat Secara Berkelanjutan - Alumni - 2012 - Hutan Adat |
![]() | Strategi Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Penglipuran kabupaten Bangli - STPN - 2017 - Strategi Pengendalian,Awigawig,Pararem |
![]() | Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 - STPN - 2000 |
![]() | EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 - STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA - STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Faktor Pendorong Dan Penghambat Pendaftaran Konversi Tanah milik Adat untuk Jaminan Kepastian hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara - STPN - 2000 |
![]() | GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA - STPN - 2000 |
![]() | EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BOTI DI KECAMATAN KIE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR - STPN - 2000 |
![]() | PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARl (KAN) DALAM MENDUKUNG PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |