Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Petani Miskin di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulaon Progo.

Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember.

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Progam Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).

Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang).

Kajian Kerentanan Infrastruktur Petanahan Pascaerupsi Merapi 2010 (Di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Kabuten Klaten).

Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandangan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulanghan Kemiskinan Melalui Rencana Pelaksanaan Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Trisobo,Kecamatan Boja,Kabupaten Kendal,Propinsi Jawa Tengah.

Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 1 (1945-1985)

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Perbandingan Metode Bowditch dan Transit dalam penghitungan Poligon (Lokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah).

Pemanfaatan Areal Pencadangan Tanah di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Integrasi reforma agraria dengan rencana pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar Jawa Timur

Integrasi Kebijakan RA dengan rencana pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya

Penetapan Batas Daerah Sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi kasus batas administrasi wilayah kabupaten dalam perspektif kajian Spasial).

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).