PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN PRODUKTIF DAN USAHA-USAHA PENCEGAHANNYA DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN DATI II SLEMAN.

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

PERAN PENYULUHAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI OBYEK TANAH LANDREFORM SECARA SWADAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

APLIKASI SISTEM LOKET TERHADAP KELANCARAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI WILAYAH KECAMATAN PARE KABUPATEN DATI II KEDIRI.