Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN PROYEK AROMATIK TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI KECAMATAN MUARA DUA KABUPATEN ACEH UTARA.

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TANAH ALANG-ALANG DI KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI.

PRODUKTIVITAS TANAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP PETANI MELALUI PENDEKATAN BATAS LUAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan pembebasan tanah di Indonesia

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROP. JABAR.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMUKIMAN OLEH PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL CABANG IV JAWA BARAT DI DESA BAROS KEC.BAROS KAB.DATI II SUKABUMI

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA PROP.SULAWESI SELATAN