Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Pengaruh Faktor-faktor internal organisasi terhadap iklim organisasi dan kinerja karyawan kantor apertnahan kabupaten tuban

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Pengaruh Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yasan

TESIS = Politik Hukum di Bidang Pendaftaran Tanah

Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah Kekayaan Perseroan Terbatas

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan

Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kunstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Pola Ketersediaan dan Serapan Fosfor Padi Lokal Pada Agroekosistem Pesawahan Pasang Surut di Kalimantan Selatan

Developing A Scenario Development Approach and Alternative land Use Scenarios : The case of pakal, Bendowo, and Sambikerep Districts of Surabaya City.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto)

Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang )

PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar)