Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN - (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Langkah-Langkah Menghapuskan KKN dari Perekonomian Nasional - Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam jabatan Struktural

Relational Database Systems

Ensiklopedi Akhir Zaman

Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik

The Hobbit

Pukat Serial Anak-Anak Mamak

Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI Tahun 1983 - Dep. Penerangan RI

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam mendukung alat bukti hak kepemilikan atas tanah di kota yogyakartya prop. Daerah istimiwa yogyakarta.

Eliana Serial Anak-anak Mamak

Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.

Peranan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

Manusia, Lingkungan, dan Sungai : Transformasi Sosial Kehidupan Masyarakat Sempadan Sungai Code