Generating Reliable Database For Loss Estimation And Mitigation Planning Of Tsunami Effects Case Study: Cilacap City, Indonesia

Land Dispute Resolution Mechanisms In The Perspective Of Good Governance: The Case Study In Indonesia

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang

Pemahaman Tentang Hak Bersama (Hak Ulayat masyarakat Baduy Luar) dan Pergeseran Nilai yang mempengaruhinya

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Karyawan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur)

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Penjualan Lelang Dalam Menjamin Hak-hak Kreditur Memeganh Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negaga (KP2L) Purwokerto

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Pengaruh Faktor-faktor internal organisasi terhadap iklim organisasi dan kinerja karyawan kantor apertnahan kabupaten tuban

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Pengaruh Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yasan