PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke 20

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

Angka Kredit Jabatan Bagi Guru dan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi 1989

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

TINJAUAN KETELITIAN PETA GARIS SECARA FOTOGRAMETRIS SKALA 1:1000 DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KELURAHAN RANTAU LABAN KECAMATAN RAMBUTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIANGKAT DAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Keterangan Pertanggungjawaban Gub. Ka.DI Yogyakarta

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta