Angka Kredit Jabatan Bagi Guru dan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi 1989

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

TINJAUAN KETELITIAN PETA GARIS SECARA FOTOGRAMETRIS SKALA 1:1000 DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KELURAHAN RANTAU LABAN KECAMATAN RAMBUTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIANGKAT DAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Keterangan Pertanggungjawaban Gub. Ka.DI Yogyakarta

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Kamus Pintar Dunia - Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris

Kamus Ilmiah Populer

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 16-17 dan 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi guru Dalam Jabata

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH SERTA PENYELESAIAN TUGAS HAKNYA ATAS TANAH PERUMKA JALUR SPOOR CABANG DI KABUPATEN DATI II PONOROGO.

Potret Negara Indonesia

Perkembangan Pemikiran Ekonomi - Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum

PROFIL PETANI PESERTA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) DI WILAYAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO.