WIDYA BHUMI MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

WIDYA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

WIDYA BHUMI: Nilai Strategis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pertanahan pada BPN - Penyerobotan Tanah PTP. Nusantara XXII Oleh Masyarakat di Desa simojayan Kec.Ampel Gading Kab.Malang - Hubungan Desa Kota-Kota dan Strategi Pembangunan Pedesaan - Pemanfaatan Konsep Multi Stage, Multi Spectral, Multi Date (Temporal) Dalam Kegiatan Pemetaan Cartografhic Modelling And Its Aplication To Allocate Sutable Pand For Rural Settlement.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan.

WIGYA BHUMI: MAJAL ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Otonomi sdaerah: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Bidang Pertanahan - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Untuk Pembangunan Wilayah Kota - Menuju Pengintegrasian Sistem Informasi dan Manjemen Pertanahan Nasional - Penyesuaian Penguasaan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(Sebuah Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Misteri Kapital, Misteri atau Memang Solosi ?.

BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias: memformat Suatu Model Komprehensif - Rekontruksi dan Pemulihan data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan) - Pengembangan Sumber Daya manusia Pemetaan Digital dalam Mendukung pembuatan Sistem Informasi Pertanahan - Perkembangan Penentuan Posisi Untuk Pengadaan Jaring Kontrol Pemetaan di Indonesia - Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan.

WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.

Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003.

WIDYA BHUMI: Karakter Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan - Konsulidasi Tanah dan Pengembangan Kota Otonomi - Dampak Pembangunan Permukiman Terhadap Lingkungan Hidup - The Application Of Quality Rating Value Estimation - stainable Envirmental management of The Karst ecosystem Area.