Negara yang bercorak agraris pertanian merupakan hal yang pokok dan hams mendapatkan penanganan atau pengaturan yang khusus. Dintana penan&anan khusus atau pengaturan khusus ini termasuk pula tentang pemilikan dan penguasaan
terhadap tanah pertanian oleh masyarakat petani. Sebagai realisasinya adalah diadakanya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian van* diatur daiam Undang-Undang Nomor 56/Prp/ 1960, yang didaiamnya nienaatur hai-hal mengenai pembatasan pemilikan tana!) pertanian salah satu diantaianya tentang penetapan luas minimum tanah pertanian yangdiharapkan pemerintah.
Adapnn hal tersebut diadakan untuk mencegah adanya petani gurem (petani yang mempunyai tanal) sempit) sehingga akan menjaulikan usalia pemeiintah untuk mewujutkan tujuan Bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.