Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dan pembentukan undang-undang ini adalah pembentukan daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar dapat
menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah rrielalui penggalian sumber pendapatan asli daerah antara lain melalui pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil dari perusahaan daerah dan penerimaan Iain-lain
yang diatur oleh undang-undang. Peningkatan pendapatan juga bisa berasal dari kantor-kantor dinas daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), uang pemasukan pemberian hak atas tanah
dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon ikut serta memberikan sumbangan uang pemasukan kepada daerah baik yang dikelola secara langsung yaitu berupa uang emasukan pemberian hak atas tanah, maupun
secara tidak langsung berupa penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banuunan (PBB).