Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanahan dituangkan di dalam ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat (Tap MPR) yaitu TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu mengembangkan kebijakan
pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.