Tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat periling dalam usaha membangun masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, karena meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Kcragaman kenyataan di lapangan dalam usaha mewujudkan kondisi makmur dan sejahtera tersehut dapat menimbulkan begitu banyak benturan atau konflik _yang meinicu munculnya masalah yang berkaitan dengan persediaan tanah yang terbatas sebagai konsekuensi dan pesatnya kegiatan pembangunan. Berdasarkan kenvataan tersehut, maka penclitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kasus sengketa pertanahan yang dilaporkan ke Deputi bidang Pengawasan BPN. hagaimana klasilikasinva dan di provinsi mana yang paling banyak terjadi sengketa pertanahannya serta berapa besar persentase jumlah penanganan dari kasus sengketa pertanahan yang dilaporkan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Deputi Bidang Pengawasan BPN. Untuk memperoleh kenyataan sesungguhnya mengenai kasus sengketa pertanahan, digunakan data sekunder berupa pengaduan dan i masyarakat maupun laporan dan i kantor pertanahan di daerah dalam kurun waktu empat tahun tiga hulan terhitung sejak tahun 1996 sampai Maret 2000 dan data primer melalui wawancara langsung dengan pejabat maupun staf yang menan ani masalah pertanahan. Untuk niengolah data tersebut dipakai teknik analisis deskriptif.
Temuan yang dihasilkan menunjukkan hahwa jumlah kasus sengketa pertanahan yang ada sebesar 2 379 kasus, dengan klasiti asi pengaduan langsung sehesar 1355 kasus dan melalui kotak pos 5000 sebesar 1024 kasus. Ternvata kasus sengketa pertanahan yang banyak terjadi dan dilaporkan adalah Provinsi. Jawa barat yaitu sebesar 333 kasus. Mengenai jenis sengketa tanahnya meliputi: masalah struktur penguasaan{pemilikan tanah, kondisi pola penguasaan tanah nasional, perbedaan persepsi mengenai hak ulayat dan masyarakat hukum adat, tanah terlantar, masalah pranata hukum pertanahan, kasus yang ditimbulkan di bidang pemdaftaran tanah, kasus penyelesaian ganti rugi ,dan redistribusi tanah�tanah obyek landreform, pendudukan tanah secara tidak sah dan tuntutan reformasi di bidang pertanahan.
Berdasarkan hasil penel.itian ini, dapat dikernukakan bahwa hendaknva dalam penanganan kasus sengketa pertanahan dilakukan dengan Cara seksama agar tidak berkembang menjadi sumber kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan merongrong kew�ibawaan pemerintah, sehingga kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan dan tata cara kerja, pengetahuan aparat pertanahan perlu ditingkatkan.