Abrasi yang terjadi pada daerah pantai di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah i-lilir, Kabupaten Pontianak secara torus-menerus akan merugikan penduduk yang hermukim disepanjang pantai karena tanahnya rusak/hilang. Untuk mengatasi masalah tersehut pemerintah melalui Departemen Sosial membuat kebijakan untuk memindahkan penduduk tersebut ke tempat yang aman. Proses pemindahan penduduk tersebut dinamakan pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial dengan koordinasi instansi yang terkait yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Kantor Bupati, Kantor Camat dan Kantor Desa.
Perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, pertama : bagaimana koordinasi dan proses kerja yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam mendukung pelaksanaan pemukiman kembali.; kedua : bagaimanakah dampak yang timbul sebagal akibat dan koordinasi tersebut dalam rangka pemberian hak atas tanah di areal pemukiman kembali.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoich gambaran mengenai koordinasi dan proses kerja yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemukiman kembali dan mengetahui lebih lanjut dampak koordinasi tersebut dalam rangka pembebasan tanah dan perolehan hak atas tanah dalam areal pemukiman kembali.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang proses koordinasi antara instansi terkait yang terjadi selama pelaksanaan pemukiman kembali dan prosedur pemberian hak atas tanah di areal pemukiman kembali.. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk yang terlibat dalam pelaksanaan pemukiman kembali dan dokumentasi.
Dar' hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali dapat berjalan dengan baik, karena sesuai dengan tugas, fungsi., tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Dapat dibuktikan dengan berhasilnya memindahkan penduduk sebanyak 120 kepala keluarga. Pengadaan tanah untuk pemukiman kembali seluas 3,5 Ha, diperoleh dan penduduk setempat seluas 1,4 Ha dengan di berikan ganti rugi oleh penduduk yang dimukimkan, sedangkan untuk tanah seluas 2,1 Ha diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Peroleh hak dan tatacara perolehan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973, sedangkan wewenang pemberian hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972.