Dalam rangka reformasi bidang Pertanahan/Agrana dan pelayanan kepada masyarakat, scat ini telah dilaksanakan berbagai kebijakan bare. Antara lain adalah kebijakan Peningkatan Pemberian Hak Atas Tanah. Suatu kebijakan yang berorientasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan jaminan a.tas kelangsungaii penguasaan tanah untuk rumah tinggal dengan status Hak Milik. Kebijakan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998. Namun dalam keputusan ini belum diatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaannya, selniigga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis ingin men.gelahui mekanisme pelaksanaan di lapangan, dampaknya terhadap permohonan peningkatan hak setelah berlakunya keputusan ini, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yang menekankan pada kualitatif Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian dan analisis data digunakan teknik kualitatif dan tabulasi perbandingan frekwensi. Besarnya juinlah peningkatan
sertipikat Hak Milik dan i proses peningkatan Hak Guna Baugunan menjadi Hak Milik setelah berlakunya keputusan tersebut dinyatakan dalam prosen_
Dan i basil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pelaksanaan pendaf a an peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 di Kantor Pertanahan Kota Malang adalah dengan kebijakan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Malang sendiri. Sejak berlakunya keputusan tersebut terjadi peningkatan permohonan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 396%. Dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kota Malang menemukan kendala-kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan keputusan ini.