Seiring dengan pesatnya pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Hal ini tidaklah mudah untuk dipenuhi meningat tanah�tanah diseluruh wilayah nusantara ini sudah dikuasai oleh perseorangan, badan hukum maupun pemerintah dengan suatu hak atas tanah. Untuk kelancaran dan suksesnya pembangunan, maka jalan satu-satunya dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan dengan jalan penyerahan atau pelepasan hak. Di sini masyarakat dituntut kesadarannya untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Dalam menyusun skripsi yang berjudul " Evaluasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ", penyusun menggunakan metode penelitian diskriptif komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan tanah untuk pembangunan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Purworejo dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, penyusun menganalisis data secara kualitatif yang diinterprestasikan dalam bentuk tabel-tabel.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Purworejo dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut.
Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan peraturan perundang�udangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut disebabkan oleh faktor dana, dimana dana yang dimiliki oleh pihak RSUD Kabupaten Purworejo selaku instansi pemerintah yang memerlukan tanah sangat terbatas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan dan musyawarah dengan warga masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan tanah.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hendaknya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di dalam masyarakat.