Pembangunan di bidang pertanahan bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat, namun dalam melaksanakan pembangunan sering terjadi permasalahan di bidang pertanahan. Seperti hanya kesenjangan penguasaan dan penggunaan tanah antara PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi dengan masyarakat penggarap, yaitu penguasaan tanah secara yuridis oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi, sedangkan penguasaan secara fisik oleh penggarap yang dilatarbelakangi pada ditelantarkannya tanah oleh pihak PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi. Melihat fenomena tersebut penulis akan menganalisa berdasarkan hukum tanah nasional apakah tanah asset PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi yang ditelantarkan, dapat diberikan kepada masyarakat dengan suatu hak atas tanah yang baru.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode ;eskriptif, dengan memaparkan permasalahan-permasaiahan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah baik oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi maupun oleh penggarap. Analisa yang digunakan adalah teknik deduktif yaltu dengan menganalisa kenyataan-kenyataan di lapangan berdasarkan hukum tanah nasional untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Dan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa secara yuridis tanah yang ditelantarkan adalah asset PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi yang dikuasai dengan hak pakai dan hak guna bangunan: Namun-pada-saat--ini pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya. Hal ini bertentangan dengan PP 36 tahun 1998 dan dalam pasal 15 PP tersebut d elaskan bahwa tanah yang ditelantarkan akan jatuh kepada negara menjadi ~-,ah negara.
Penggarap pada dasamya hanya menguasai tanah secara fisik karena bdak dilandasi dengan suatu hak atas tanah dan dalam memakai tanah tanpa *n dad PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi. Tetapi tidak bisa dikenakan Undang-Undang No. 51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak karena selama ini PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi membiarkan tanah dalam keadaan terlantar.
Karena asset tanahnya sudah tidak digunakan sebaiknya dilepaskan dad
,nguasaannya dan diberikan kepada negara agar dapat dilakukan pengaturan � embali peruntukan dan penggunaan selanjutnya dalam hubungannya terhadap �_ernungkinan untuk diberikannya hak atas tanah baru kepada penggarap. Jika Ihal tersebut tidak dikehendaki oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi maka derni kepastian hukumnya- bila---masih ingin mengusai tanah-tanah tersebut hendaknya PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi segera mengajukan permohonan untuk memperoleh hak pengelolaan dan selanjutnya di atas hak pengelolaan tersebut dapat diberikan sebagian atau seluruhnya kepada penggarap dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai Dengan demikian status tanahnya menjadi jelas, balk penguasaan oleh PTP Nusantara
IX (Persero) PG Sragi maupun pihak ketiga.