Dalam tahap penibangunan sekarang ini peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan akan semakin besar. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan p'!nb ngunan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang nil, dana. perkreditan merupakan sarana yang mutlak. Dengan kondiisi yang demikian untuk menampung dan mengamankan kegi.atan perlreditan yang herkaitan dengan peminjaman kepada pihak debitur, serta untuk menjamin keepastian hukum dan keseimbangan dalam perlindungan hukum kepada para pihak penerima den pemberi kredit, maka telah ditetapkan Undan.g-undang yang mengatur tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta. Benda. yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT No.4 Tabun 1996) sebagai le.mba.ga hak jaminan.
Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalani pelaksanaan eksekucinya, jika debitur cidera janji. (wan prestac ). Walaupun secara. umum ketentua.n tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara. Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbanii dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
Berdasarkan hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk menuangkannya. dalam sebuah tulisan yang berjudul Pelaksanaan Lelang Eksekusi Gbjek Hak Tanggungan Di Kantor Lelang Negara Medan. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan tersebut teijadi karena adanya permintaan/permohonan dan i Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan dani Pengadilan Negeri (PN) disebabkan Debitur wan prestasi
Penelitian ini yang bertujuan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang dan upaya-upaya penyelesa.iannya, data tahun anggaran 1996 sampai tahun 1999. Cara pengambilan datanya dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis _yang digunakan adalah teknik analisis tabulasi.
Berdasarkan data dan i 314 sampel yang diperoleh balk itu mengenai pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan. hambatan-hambatan dalain pelaksanaan lelang dan upaya-upaya penyelesaiannya, dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Utz No.4 Tabun 1996 dan tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Peraturan Lelang stb 1908 No.189 serta PP No.24 Tahun 1997. Hambalan-hambatan yang terjadi seperti lambatnya SKPT dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan sulitnya menerapkan S.E.Kepala BUPLN No.14/PN/1998 tentangHarga Limit yang tidak bersifat rahasia dalam prak-teknya. yang merupakan permasalahan yang harus diupayakan penyelesaiannya. Kemudian diajukan saran yaitu diperlukan koordianasi yang lebih mantap diantara. para pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang sehingga berjalan dengan balk, lancar dan menjadi lebih diperca.ya masyarakat yang hendak menjual tanahnya dan kepada. para Kepala. Kanwil BUPLN diminta untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan S.E. Kepala BUPLN No.14/PN/1998 tersebut.