Karena masyarakat yang mulanya menentukan kebijakan publik ini biasanya bukan orang yang sama yang melakukan proses implementasi,ada banyak ruang bagi kesalah pahaman dan distorsi berbagai maksud para pembuat keputusan. Kemungkinan satu-satunya kebijakan publik yang menyelesaikan dirinya sendiri adalah keputusan Presiden untuk mengakui sebuah pemerintah asing. pada tgl 15 desember 1978, presiden Jimmi Carter mengumumkan dalam sebuah komunikasi bersama dengan peking bahwa Republik China dan Amerika Serikat akan secara formal mengakui satu sama lain. Pada tgl 1 Januari,1980, hubungan diplomatik antara dua Negara berlanjut jika seorang Presiden mengakui sebuah Negara asing, maka hubungan deplomatik denganya terbentuk. Kebanyakan kebijakan mengenai masyarakat sangat kompleks dari berbagai tindakan positif pada pihak masyarakat agar di implementasikan. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif,pelolosan keputusan pengadilan,atau keluarnya standar peraturan dan konskuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupanya, jika sebuah kebijakan diambil secara tepat namun bahkan sebuah kebijakan yang brilliant sekalipun jika diimplementasikan buruk bisa gagal untuk mencapai tujuan para perancangnya. Pengamatan yang tepat semacam ini oleh seorang kritikus sosial Inggris yang terkenal malcolm Muggeride mengilustrasikan pentingnya administrasi dengan mengiplementasikan suatu kebijakan publik mungkin meliputi berbagai ragam tidakan ;dengan mengeluarkan dan menggunakan indikator, membelanjakan dana,memakai pinjaman,menghargai hibah, menanda tangani kontrak,mengumpulkan data,mendistribusikan informasi,menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia,menciptakan unit organisasi,mengusulkan berbagai alternatif,merencanakan masa depan dan bernegosiasi dengan warga secara pribadi,bisnis,kelompok, kepentingan,komite legislatif,unit-unit birokrasi dan bahkan Negara lainya.