Pembangunan yang terus meningkat disemua sektor dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat senantiasa akan menuntut meningkatnya kebutuhan akan tanah sebagai teTnpat melaksanakan keriatannya.Tanah sehagai sumberdaya yang tidak habis narnun jumlahnya tetap tidak bertarnbah sehingga pihak � pihak yang menguasai dan menggunakan tanah untuk usaha untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat, adalah mereka yang mendapatkan prioritas. Mengingat tanah sebagai modal pembangunan, maka penguasaan dan penggunaannya perlu diatur agar sesuai dengan perencanaan dan peruntukan yang ditetapkan guna mengantisipasi pesatnya laju pembangunan yang berarti posisi tanah menjadi makin penting. Oleh karena itu unsur-unsur spekulasi dalam penguasaan dan penggunaan tanah hendaknya ditekan. Kepariwisataan dipropinsi Bali pada Umurnnya dan Kabupaten Badung pada khususnya saat ini telah berkembang. Pengembangan kepadwisataan di Kabupaten Badung pada daerah pariwisata bermodalkan keindahan alam, dan seni budaya yang bernafaskan Agana Hindu . Semakin hari kegiatan keperiwisataanpun semakin meningkat sehingga banyak perusahaan yang berencana membangun sarana kepariwisataan seperti hotel, restaurant, cottages, lapangan golf dan sarana peninjang lainnva. Untuk mengantisipasi hal ini agar penyediaan sarana pariwisata tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka ditetapkan Kawasan Pariwisata melalui Keputusan Gubernur KDH TK I Prop.Bali No, 528 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 sebanyak 21 kawasan.
Tanah-tanah yang ada dikawasan pariwisata tersebut memang dipriorotaskan untuk pembangunan sarana pariwisata dengan tidak mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah. Namun demikian perusahaan yang ingin menguasaai dan mengggunakan tanah dikawasan tersebut untuk membangun agar sesuai dengan perencanaan . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penguasaaan dan Penggunaan tanah dikawasan wisata tersebut sebagal realisasi dan pemberian ijin lokasi . Metode yang digunakan adalah metode survey. Data primer diperoleh secara langsung dilapangan,data sekunder diperoleh dan i instansi terkail dan data tersebut disusun dalam bentuk label kemudian dianalisa secara diskriptif.
Hasil penelitian menunjukan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan tahun 1996-1999, ijin lokasi yang diterbitkan untuk pembangunan sarana pariwisata di kawasan wisata penelitian sebanyak 127 ijin lokasi dengan luas 6.053 Ha,namun yang berhasil direalisasikan sebanyak 71 buah dengan luas 1225,99 ha, yang sudah berstatus HGB seluas 567,394 ha.Dan dan i luas tanah yang sudah digunakan sesuai dengan rencana seluas 29,535 ha,yang belum digunakan seluas 1.984,86ha.lni menunjukan bahwa penguasaan dan penggunaan tanah dikawasan pariwisata tersebut oleh pengusaha sarana pariwisata tidak sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan ijin lokasi yang diperolehnya.