Untuk menjamin tcrselenggaranya tertib pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 Jo. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dari pembentukan undang-undang ini adaiah pembentukkan daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah_
Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian sumber pendapatan asli daerah antara lain melalui pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil dari perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain yang diatur oleh undang�undang. Peningkatan pendapatan juga bisa berasal dari kantor-kantor diras daerah seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, uang pemasukan pemberian hak atas tanah dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ikut serta memberikan sumbangan uang pemasukan kepada daerah baik yang dikelola secara langsung yaitu berupa uang pemasukan pemberian hak atas tanah, maupun secara tidak langsung berupa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (PBB).
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data berupa uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah selama lima tahun anggaran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama dua tahun anggaran dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel.
Setelah dilakukan perhitungan ternyata untuk data uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah terdapat dua tahun anggaran yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu tahun anggaran 1998/1998 sebesar 67,18% dari target yang ditetapkan, dan tahun anggaran 1998/1999 sebesar 29,32% dari target yang ditetapkan. Uang pemasukan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama dua tahun anggaran, telah rnelampaui target yang ditetapkan yaitu untuk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 123,63% dan untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar 186,14% dari target yang ditetapkan.
Penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan selama lima tahun anggaran, ternyata juga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 95,61% dari target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 1999/2000 saja yang mampu melampaui target yang ditetapkan.
Penerimaan di bidang pertanahan pada penelitian ini merupakan gabungan penerimaan dari pemberian hak atas tanah dan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari penjumlahan penerimaan tersebut, diketahui realisai uang pemasukan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,92%. Sedangkan besarnya sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak selama lima tahun anggaran sebesar Rp. 39.052.590.933,77,- atau mencapai 0,78% dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.