Sejalan dengan semakin meningkainya kebutuhan akan tanah akibat dan kegiatan pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. sebagai konsekuensinva dapat menimbulkan sengketa pertanahan. Bertitik tolak dan i permasalahan tersebut Kabupaten Bogor vang mempunyai posisi sebagai daerah penyangga Propinsi DKI Jakarta bagian Utara, mengalami laju pembangunan dan pernimbuhan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinva benturan-benturan berbagai pihak yang memerlukan tanah yang dapat menimbulkan sengketa pertanahan, baik bersifat teknis maupun bersifat hukum.
Penelitian ini untuk mengetahui jenis, penvebab terjadinva, perosedur penyelesaian sengketa pertanahan, sehingga dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijaksanaan pertanahan dan untuk menekan jumlah sengketa petanahan di masa yang akan datang.
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptip yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obvek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sehagaimana adanya. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang di dapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Analisis yang digunkan adalah analisis tahulasi yaitu data-data sekunder diinterpretasikan secara deskriptif untuk dapat menjelaskan gamabaran sebenarnva secara faktual.
y Hasil penelitian ini diperoleh bahwa sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor dan i tahun 1995 sampai dengan tahunl999 sebanyak 130 sengketa vaitu : sengketa di luar badan peradilan sebanyak 16 sengketa, sengketa yang masuk badan peradilan sebanvak 114 sengketa ( Pengadilan Negeri. sebanvak 98 sengketa; Penaadialan Tata Usaha Negara sebanvak 16 sengketa).
y Secara umum jenis jenis sengketa yang terjadi dikelompokan menjadi empat jenis sengketa yaitu : sengketa penguasaan pernilikan tanah, sengketa di bidang landreform, sengketa di bidang pendaftaran tanah dan sengketa pembebasan tanah untuk pembangunan. Jenis sengketa yang terbanyak adalah sengketa yang berkaitan dengan bidang Pendaftaran Tanah sebanvak 105 sengketa.
Penyebab terjadin\'a sengketa pertanahan adalah : faktor intern berupa kurang-nva dilaksanakan peraturan perundagan tentang pertanahan, mental pelaksana aparat sulit diatasi, kurangnya kemampuan aparat pelaksana, faktor ekstem berupa percaloan dan pemalsuan alas hak atas tanah, faktor kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan hukum pertanahan.
Proses penyelesaian sengketa pertanahan yaitu: - sengketa di luar badan peradilan, sebanyak 16 sengketa dan telah selesai sebanyak 16 (100%), sengketa yang masuk badan peradilan (Pengadilan Negeri) selesai proses (putusan) sebanyak 75 sengketa, sengketa yang masuk badan peradilan (Pegadilan Tata Usaha Negara) sebanvak 16 sengketa dan telah selesai (putusan) 14 sengketa.