Arah pengelolaan pertanahan di Indonesia adalah diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. UUPA sebagai salah satu peraturan perundang-undangan pelaksana dari UUD 1945 menegaskan bahwa bumi (termasuk tanah), air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Pengaturan terhadap tanah sebagai bagian dari bumi meliputi juga pengaturan terhadap tanah timbul. Pada tahun 1960, mulai dipublikasikan adanya tanah timbul di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini secara yuridis dikuasai oleh Perhutani, namun secara fisik beberapa bagian dari wilayah tersebut dikuasai secara fisik oleh masyarakat. Tumpang tindih penguasaan dan penggunaan pada area ini mengakibatkan sengketa di antara keduanya yang masih berlangsung hingga saat ini. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dari aspek lingkungan, ekonomi serta hukum secara komprehensif. Penelitian dilaksanakan menggunakan perpaduan metode deskriptif, kasus, survey dan pendekatan kualitatif dalam penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terkait dengan konsep penguasaan dan penggunaan, tanah timbul di wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa zona yang masing-masing memiliki riwayat penguasaan dan penggunaan serta karakteristik fisik tanah yang berbeda. Riwayat penguasaan dan penggunaan serta karakteristik fisik tanah tersebut dijadikan sumber kajian dan analisis untuk menentukan status penguasaan dan penggunaan tanah terbaik pada tiap zona tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai instansi negara yang berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral untuk menentukan kebijakan terbaik atas tanah timbul tersebut.