Sistem Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem HTN mengakui unsur agama sebagai salah satu unsur dalam membangun HTN, yaitu ditunjukkan dalam Konsideran Berpendapat, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA). Hal ini kemudian melahirkan konsepsi HTN yaitu komunalistik religius.

Unsur �Religius� dapat dikaji secara mendalam (salah satunya) melalui hukum-hukum agama yang terkait dengan tanah. Hukum agama yang dimaksud, antara lain adalah Hukum Islam. Penelitian tentang konsep religius dalam hukum tanah masih jarang dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya disuguhkan dengan hukum yang berkiblat pada hukum barat, sedangkan hukum adat yang dekat dengan penerapan hukum agama kurang tereksplorasi dengan baik. Penelitian ini berupaya mengeksplor hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, HTN dan Hukum Tanah Islam (HTI) tidak bisa disejajarkan, karena mempunyai perbedaan yang mendasar yaitu mengenai ruang lingkupnya. Kedua, meskipun tidak dapat disejajarkan, tidak berarti di antara keduanya tidak dapat dilakukan studi perbandingan hukum. Ketiga, walaupun memiliki perbedaan yang mendasar, setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa antara HTN dan HTI ternyata juga terdapat persamaan-persamaan atau kemiripankemiripan. Perbedaan dan persamaan ini dikemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk berbagai kepentingan, terutama pegembangan ilmu hukum tanah di Indonesia.