Teori negara hukum yang bertumpu pada Konstitusi dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah itu diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Teori demokrasi berarti konsep tantang rakyat atau warga masyarakat dalam suatu negara, rakyat merupakan sentral dan sumber kekuasaan karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi, yakni kadaulatan, sedangkan demokrasi hanyalah bentukan pengejawantahan dari kedaulatan itu.

Sedangkan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai konsep, ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan negara demokrasi, dan sebagai salah satu sendi negara yang demokratis, maka desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang tepat dalam menjawab berbagai masalah yang timbul dan dihadapi oleh negara dan bangsa, kini dan di masa yang akan datang. Adanya desentralisi otonomi daerah dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan seperti yang dituntut di dalam hukum dan penganut konstitusionalisme.