Sejumlah konflik komunal berdarah telah mengguncang beberapa aerah di Indonesia pada sekitar akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Gelombang konflik dengan kekerasan ini merisaukan banyak kalangan, di samping lantaran lambannya penyelesaian oleh negara, juga menyangkut jatuhnya korban yang tidak sedikit.

Konflik kekerasan yang terjadi di Propinsi Kalbar dan Kalteng bisa dikatakan sebagai kerusuhan antar-etnik yang tergolong masif. Melihat begitu banyaknya korban tewas dalarn konflik di Sambas, Kalbar (1999), dan Kalteng (2001) dapat disimpulkan negara tak mampu mencegah meluasnya konflik. Pada de-eskalasi konflik, negara gagal memainkan peranan jangka pendek, yakni mencegah eskalasi yang bersifat masif dan destruktif. Hal demikian terlihat pula dalam jangka panjang, dimana di kalangan warga masyarakat maupun di kalangan elite politik pemerintahan di Kab. Sambas, perasan-perasaan "membenci" etnik Madura masih tumbuh subur kalau tidak bisa dikatakan bahwa perasaan semacam itu sengaja dipelihara.

Ketika penelitian lapangan dilakukan, konflik pada kedua daerah itu telah reda. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) secara bertahap warga Madura telah kembali ke sana, sedangkan di Sambas mereka masih belum bisa masuk ke daerah itu. Di Sambas penolakan terhadap kembalinya warga Madura lebih kentara daripada di Sampit pada khususnya dan Kalteng pada umumnya.